Senin, 19 Mei 2014

Tiongkok Tunda Sejumlah Kerja Sama dengan Vietnam

Beijing. Tiongkok memutuskan menunda sejumlah kerja sama bilateral dengan Vietnam setelah gelombang unjuk rasa anti-Tiongkok memanas menyusul keputusan Beijing membangun rig pengeboran minyak di wilayah sengketa Laut China Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei pada media, Senin, mengatakan Tiongkok akan melakukan beberapa langkah penting jika diperlukan.
Secara singkat ia menegaskan, penundaan dilakukan jika itu memang harus dilakukan. "Dan kami memutuskan penundaan penting," katanya.

Gelombang unjuk rasa anti-Tiongkok mengakibatkan dua orang pekerja asal Tiongkok tewas dan seratus orang lainnya luka-luka. Tiongkok berkeras pembangunan rig pengeboran minyak di wilayah sengketa Laut China Selatan masih berada di wilayah kedaulatannya. Menyusul gelombang unjuk rasa anti-Tiongkok itu, Beijing mengevakuasi 3.000 warganya dari Vietnam. Lima kapal disiapkan untuk membawa warganya kembali ke Tiongkok.

Tak hanya itu, Tiongkok juga menyiagakan kapal dan helikopter penyelamat. Sebelumnya 16 warga Tiongkok dalam keadaan kritis telah diterbangkan ke Tiongkok dan tiba di Bandara Inernasional Shuangliu, Chengdu, Provinsi Sichuan.

Pengeboran minyak milik Tiongkok, Haiyang Shiyou 981, dibangun di dekat Kepulauan Paracel di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa antara Vietnam dan Tiongkok. Di kawasan tersebut, kapal-kapal milik kedua negara bertabrakan dan sempat memicu ketegangan.

4.000 Warga Tiongkok Tunggu Evakuasi
Ribuan warga Tionghoa sedang menunggu evakuasi dari Vietnam yang dilanda kerusuhan, kata media pemerintah Senin, saat Hanoi bergerak untuk meredam protes-protes baru atas sengketa teritorial antara kedua negara.

Lebih dari 3.000 Tionghoa telah pulang dari Vietnam ke Tiongkok, kata laporan akhir pekan, dan menurut surat kabar Global Times, 4.000 lainnya masih harus dievakuasi.
Dua kapal Tiongkok tiba di Provinsi Ha Tinh Vietnam Senin pagi dan akan berlayar kembali ke negaranya pada malam hari, kata corong Partai Komunis 'Harian Rakyat' pada akun Twitter diverifikasi.

Kantor berita resmi Xinhua menyebut mereka sebagai Kapal Wuzhishan dan Tongguling, dan mengatakan mereka telah tiba di pelabuhan Vung Ang.

China mengatakan Ahad, pihaknya telah mengirimkan lima kapal untuk membawa warga negaranya kembali ke tanah air.

Hubungan antara tetangga Komunis itu telah anjlok menyusul Tiongkok bergerak pada awal bulan ini untuk mengirim anjungan pengeboran minyak perairan yang diperebutkan di Laut China Selatan.

Dua warga negara Tiongkok tewas dan sekitar 140 lainnya luka-luka ketika massa marah membakar atau merusak ratusan usaha milik asing di Vietnam pekan lalu.
Pihak berwenang Vietnam Ahad merespon dengan mengirimkan ratusan aparat keamanan untuk memadamkan kekerasan, dan lebih dari 300 orang yang diduga pelaku sedang dituntut, kata para pejabat.

Blogs-blog oleh kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam seruan untuk protes mengatakan para aktivis ditahan di beberapa daerah di seluruh negeri, atau dicegah meninggalkan rumah mereka.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok, sementara itu mengumumkan Ahad bahwa pihaknya telah menghentikan beberapa program pertukaran bilateral dan mengeluarkan dua imbauan baru bagi warga Tiongkok untuk menghindari bepergian ke Vietnam.

"Tiongkok telah menaikkan tingkat peringatan perjalanan untuk warga Tionghoa, menasihati mereka untuk tidak pergi ke Vietnam pada saat ini, dan telah menghentikan beberapa rencana pertukaran bilateral," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, dalam sebuah pernyataan. "Tiongkok akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah lebih lanjut tergantung pada bagaimana situasi berkembang."
Beberapa agen perjalanan utama Tiongkok telah menangguhkan layanan jasa tur mereka ke Vietnam, Xinhua melaporkan.

Kapal-kapal Evakuasi Tiba

Empat kapal carter bertugas mengevakuasi warga negara Tiongkok dari Vietnam yang dilanda kerusuhan Senin tiba di pelabuhan tengah Vung Ang.

Wuzhishan, dibantu oleh navigator Vietnam, berlayar ke pelabuhan itu pada pukul 10.18 waktu setempat.

Tiga kapal Tiongkok lainnya, Tongguling, Baishiling dan Zijing 12, juga tiba di daerah di luar pelabuhan itu Senin pagi.

Mereka sedang menunggu untuk diizinkan masuk ke pelabuhan.
Kapal-kapal itu akan membawa pulang para pekerja Tionghoa yang diserang dalam kerusuhan anti-Tiongkok mematikan baru-baru ini.

Koresponden Xinhua di pelabuhan mengatakan, cuaca baik-baik saja dan air pasang rendah, yang menguntungkan bagi para pekerja Tiongkok untuk mencapai kapal kapal itu.

Satu kelompok kerja pemerintah Tiongkok bekerja sama dengan pihak Vietnam di pelabuhan untuk membantu para pekerja Tionghoa mengungsi. Protes-protes menargetkan perusahaan asing di provinsi-provinsi selatan Vietnam Selasa berbalik menjadi kekerasan, yang telah menyebabkan setidaknya dua orang Tionghoa tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka.

Penjarahan dan pembakaran anti-Tiongkok terjadi setelah kapal-kapal Vietnam dan personil berulang kali dilecehkan dalam operasi-operasi satu perusahaan minyak Tiongkok di perairan hanya 17 mil laut dari Pulau Zhongjian, Tiongkok, bagian dari Kepulauan Xisha, di Laut China Selatan. (ant/afp/xinhua/oana)

Sumber: http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/05/20/96242/tiongkok_tunda_sejumlah_kerja_sama_dengan_vietnam/#.U3Vi8fs261s
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan, ada rencana para pimpinan KPK menggelar rapat. Rapat pimpinan itu direncanakan terkait Ketua KPK Abraham Samad yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Joko Widodo menyangkut isu cawapres.

"Hari Jumat beberapa pimpinan memang meminta ada rapim pada Senin ini, tapi tadi saya lihat 3 pimpinan tidak lengkap," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Bambang menjelaskan, salah satu agenda yang akan diketengahkan dalam rapim itu adalah meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Samad terkait pertemuannya dengan Jokowi tersebut.

"Paling klarifikasi dan konfirmasi. Karena selama ini kan belum dilakukan," ujar mantan pengacara yang pernah menangani beberapa perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Bambang mengatakan, salah satu hal yang hendak diklarifikasi dari Samad adalah pernyataannya yang mengatakan, dia mendapat restu dari pimpinan KPK untuk bertemu Jokowi.

"Yang pertama, informasi soal restu dari pimpinan itu yang nanti diklarifikasi dan konfirmasi apakah memang sudah ada yang diberikan restu. Begitupun soal yang di Yogyakarta akan dicek apakah ada bertemu Jokowi," ucapnya.

Menurut Bambang, beberapa hal tadi yang akan diklarifikasi dan dikonfirmasi ke Samad. Karenanya, dia belum bisa menentukan apakah Samad sebagai Ketua KPK telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak.

"Apakah itu hanya slip of tongue (keseleo lidah atau salah ucap), ini nanti akan diklarifikasi. Kalau belum diklarifkasi kita tidak bisa katakan ini ada pelanggaran atau tidak. Yang paling penting dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh semua pimpinan," kata dia.

Ketua KPK Abraham Samad memang kencang diisukan masuk dalam bursa bakal cawapres Joko Widodo untuk Pemilu Presiden 2014. Bersama dengan Jusuf Kalla, nama Samad disebut pantas bersanding dengan capres yang diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura.
Bahkan, Abraham beberapa kali diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satunya pertemuan yang disebut tak sengaja di Bandara Adisucipto, Yogyakarta pada Sabtu 3 Mei 2014. (Ans)
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051894/sua-jokowi-soal-wacana-cawapres-kpk-akan-minta-klarifikasi-samad#sthash.SqU3nOY6.dpuf
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan, ada rencana para pimpinan KPK menggelar rapat. Rapat pimpinan itu direncanakan terkait Ketua KPK Abraham Samad yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Joko Widodo menyangkut isu cawapres.

"Hari Jumat beberapa pimpinan memang meminta ada rapim pada Senin ini, tapi tadi saya lihat 3 pimpinan tidak lengkap," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Bambang menjelaskan, salah satu agenda yang akan diketengahkan dalam rapim itu adalah meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Samad terkait pertemuannya dengan Jokowi tersebut.

"Paling klarifikasi dan konfirmasi. Karena selama ini kan belum dilakukan," ujar mantan pengacara yang pernah menangani beberapa perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Bambang mengatakan, salah satu hal yang hendak diklarifikasi dari Samad adalah pernyataannya yang mengatakan, dia mendapat restu dari pimpinan KPK untuk bertemu Jokowi.

"Yang pertama, informasi soal restu dari pimpinan itu yang nanti diklarifikasi dan konfirmasi apakah memang sudah ada yang diberikan restu. Begitupun soal yang di Yogyakarta akan dicek apakah ada bertemu Jokowi," ucapnya.

Menurut Bambang, beberapa hal tadi yang akan diklarifikasi dan dikonfirmasi ke Samad. Karenanya, dia belum bisa menentukan apakah Samad sebagai Ketua KPK telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak.

"Apakah itu hanya slip of tongue (keseleo lidah atau salah ucap), ini nanti akan diklarifikasi. Kalau belum diklarifkasi kita tidak bisa katakan ini ada pelanggaran atau tidak. Yang paling penting dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh semua pimpinan," kata dia.

Ketua KPK Abraham Samad memang kencang diisukan masuk dalam bursa bakal cawapres Joko Widodo untuk Pemilu Presiden 2014. Bersama dengan Jusuf Kalla, nama Samad disebut pantas bersanding dengan capres yang diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura.
Bahkan, Abraham beberapa kali diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satunya pertemuan yang disebut tak sengaja di Bandara Adisucipto, Yogyakarta pada Sabtu 3 Mei 2014. (Ans)
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051894/sua-jokowi-soal-wacana-cawapres-kpk-akan-minta-klarifikasi-samad#sthash.SqU3nOY6.dpuf
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf

Kontras Minta Presiden Baru Mampu Selesaikan Pelanggaran HAM

  • Politik
  • 0
  • 19 Mei 2014 22:16
Salah satu keluarga korban tragedi Mei Tahun 1998 Ruyati berjalan di depan mural pelanggaran HAM ketika peresmian mural Prasasti Tragedi Trisaksti dan Mei 1998 di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf

Kontras Minta Presiden Baru Mampu Selesaikan Pelanggaran HAM

  • Politik
  • 0
  • 19 Mei 2014 22:16
Salah satu keluarga korban tragedi Mei Tahun 1998 Ruyati berjalan di depan mural pelanggaran HAM ketika peresmian mural Prasasti Tragedi Trisaksti dan Mei 1998 di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf

Kontras Minta Presiden Baru Mampu Selesaikan Pelanggaran HAM

  • Politik
  • 0
  • 19 Mei 2014 22:16
Salah satu keluarga korban tragedi Mei Tahun 1998 Ruyati berjalan di depan mural pelanggaran HAM ketika peresmian mural Prasasti Tragedi Trisaksti dan Mei 1998 di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf

Kontras Minta Presiden Baru Mampu Selesaikan Pelanggaran HAM

  • Politik
  • 0
  • 19 Mei 2014 22:16
Salah satu keluarga korban tragedi Mei Tahun 1998 Ruyati berjalan di depan mural pelanggaran HAM ketika peresmian mural Prasasti Tragedi Trisaksti dan Mei 1998 di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998, harus segera diselesaikan oleh siapapun yang terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Meski, secara pribadi dia agak pesimistis calon presiden (capres) yang ada sekarang dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Siapa pun Presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, maka para pegiat HAM akan tetap kritis mendesak segera dituntaskannya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tersebut," ujar Haris dalam diskusi publik 'Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998' yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5/2014).

"Untuk urusan HAM, yang saya concern (perhatian) betul hari ini. Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya," imbuhnya.
Apabila, lanjutnya, ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili karena jika melihat rekam jejak (track record) capres yang ada, memang sulit mengharapkan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra untuk dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Sementara, capres yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo, juga bakal menghadapi sejumlah tantangan, jika memang berkomitmen hendak menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkap dia.

Pasalnya, penuntasan kasus HAM tidak berbicara orang atau tokoh per tokoh, melainkan keterlibatan sebuah rezim. Apalagi, salah satu petinggi partai pendukung koalisi Jokowi, yakni Wiranto juga perlu dimintai keterangannya atas kasus HAM masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998 dimana saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Meski demikian, dia pun tak berharap, jika komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga akan berujung janji-janji semata jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

"Persoalan HAM ini pelik, yang dihadapi bukan orang per orang, tapi rezim militerisme masa lalu. Jokowi, mampu kah menuntaskan kasus kejahatan rezim militerisme ini? Tidak hanya soal tembak-menembak? Misal, soal tanah-tanah yang dikuasai militer selama Orba. Sanggup nggak? Ini bukan hanya menyasar satu dua orang saja, tapi rejim,” tutur dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2051926/kontras-minta-presiden-baru-mampu-selesaikan-pelanggaran-ham#sthash.IQeFCLpH.dpuf